Etamexpose, Kutai Timur – Aksi yang digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di halaman Gedung DPRD Kutai Timur pada Rabu (4/3/2026) menjadi ruang dialog terbuka antara mahasiswa dan wakil rakyat. Lima persoalan strategis terkait infrastruktur serta tata kelola lalu lintas disampaikan secara langsung kepada pimpinan dewan.
Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmy, hadir menerima aspirasi tersebut dan menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap poin melalui jalur koordinasi yang tepat. Ia menyebut penyampaian pendapat di muka umum sebagai bagian penting dari demokrasi daerah.
Sorotan pertama tertuju pada kebutuhan rambu lalu lintas di jalur Route 9 menuju Simpang Bengalon. Mahasiswa menilai kelengkapan keselamatan di kawasan itu belum optimal meski badan jalan telah diperbaiki.
Menanggapi hal itu, Jimmy memastikan DPRD akan berkomunikasi dengan pihak pelaksana proyek agar seluruh fasilitas pendukung keselamatan dilengkapi secara menyeluruh. Ia menilai aspek keamanan jalan tidak boleh dikerjakan setengah-setengah.
Persoalan lain yang mencuat adalah kondisi Jalan Soekarno–Hatta di beberapa titik, seperti sekitar Kristiani Center, menjelang SPBU, hingga kawasan turunan Dispora. Kerusakan tersebut dianggap mengganggu kenyamanan dan membahayakan pengguna jalan.
Jimmy menjelaskan bahwa kendala di lokasi tersebut berkaitan dengan struktur bawah jalan dan sistem drainase yang memicu pergeseran tanah. Ia menyampaikan bahwa survei teknis telah dilakukan dan koordinasi lanjutan akan terus dikawal agar perbaikan berjalan berkesinambungan.
Isu penerangan di kawasan Road 9 juga menjadi perhatian mahasiswa. Minimnya lampu jalan pada malam hari dinilai meningkatkan risiko kecelakaan.
Menurut Jimmy, status jalan tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan pemasangan lampu jalan berkaitan dengan aspek teknis PLN. Kendati demikian, ia menyatakan DPRD siap menjadi penghubung agar persoalan itu segera menemukan solusi.
Mahasiswa turut meminta agar pengaturan arus lalu lintas sepenuhnya dilakukan aparat resmi, bukan lagi oleh sukarelawan. Hal ini dinilai penting untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum di lapangan.
Jimmy menegaskan bahwa kewenangan tersebut berada pada institusi kepolisian. Namun, aspirasi tersebut akan disampaikan agar pengaturan lalu lintas dapat dilakukan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
Perlindungan bagi pengemudi ojek online menjadi poin terakhir dalam tuntutan. Mahasiswa mendorong adanya regulasi dari kepolisian untuk meningkatkan keamanan para pengemudi dari risiko kecelakaan maupun tindak kriminal.
Menanggapi hal itu, Jimmy menjelaskan bahwa penerbitan aturan tersebut tidak memerlukan persetujuan DPRD karena menjadi ranah kepolisian. Meski demikian, ia memastikan akan melakukan komunikasi dengan Polres guna mendukung terciptanya rasa aman bagi para pekerja transportasi daring.
Di akhir pertemuan, Jimmy kembali menekankan bahwa setiap aspirasi yang diterima akan menjadi bahan evaluasi bersama. Ia menyatakan komitmennya untuk terus menjaga sinergi antarinstansi demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat Kutai Timur.
