Etamexpose.Id, Kutai Timur – Ketegangan yang sempat membayangi hubungan antarwarga di Kabupaten Kutai Timur akhirnya berhasil diredam melalui jalur musyawarah. Pada Selasa malam (7/4/2026), pertemuan antara paguyuban adat Kutai dan warga asal Nusa Tenggara Timur (NTT) berlangsung damai dan menghasilkan kesepahaman bersama.
Forum mediasi yang difasilitasi tersebut menjadi titik temu bagi kedua kelompok yang sebelumnya berselisih. Suasana pertemuan berlangsung cair, dengan masing-masing pihak menunjukkan komitmen untuk mengakhiri konflik secara bermartabat.
Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, hadir langsung dalam proses tersebut dan menyampaikan rasa bangga atas kedewasaan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa semangat berdamai sejatinya telah lebih dulu tumbuh dari para tokoh kedua belah pihak sebelum mediasi digelar secara resmi.
Menurutnya, keberhasilan ini menjadi pondasi penting dalam menjaga keamanan daerah sekaligus memastikan pembangunan di Kutai Timur dapat terus berjalan tanpa gangguan konflik sosial.
Ia menilai bahwa pulihnya hubungan antarwarga menjadi energi positif yang harus dijaga bersama, agar masyarakat dapat kembali fokus pada kemajuan daerah dengan semangat kebersamaan.
“Ketentuan baru dalam KUHP dan KUHAP memang telah memberikan ruang bagi penyelesaian melalui hukum adat hingga ke tingkat pengadilan. Namun kami memilih tidak menempuh jalur tersebut, karena yang paling utama adalah bagaimana perdamaian bisa segera terwujud tanpa harus melalui proses yang berlarut-larut,” ujar Jimmi.
Jimmi juga menegaskan pentingnya penguatan posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Ia berpandangan bahwa kearifan lokal perlu diakomodasi dalam aturan formal agar memiliki legitimasi yang kuat di mata hukum.
Menurutnya, dengan diakuinya hukum adat secara lebih luas, aparat penegak hukum akan memiliki dasar yang lebih komprehensif dalam menangani berbagai persoalan sosial di masyarakat.
Selain itu, ia turut menyoroti faktor yang kerap menjadi pemicu konflik, salah satunya adalah konsumsi minuman keras yang tidak terkendali.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama para tokoh, untuk bersama-sama mengawasi peredaran miras agar tidak kembali memicu gesekan yang merugikan banyak pihak.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah kesadaran bersama agar masyarakat tidak mudah terpancing emosi. Setiap persoalan harus disikapi dengan bijak dan penuh pertimbangan, sehingga potensi konflik bisa dicegah sejak awal,” tegasnya.
Lebih jauh, Jimmi mengingatkan bahwa keberagaman suku, agama, dan ras merupakan bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari.
Namun demikian, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan dan tidak terjerumus dalam tindakan yang dapat merusak persatuan.
Ia juga menekankan bahwa pelanggaran terhadap aturan adat memiliki konsekuensi serius, bahkan bisa berdampak secara kolektif, sehingga masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak.
Sementara itu, Ketua Pemangku Adat Kutai, Kasmo Pital, menyampaikan apresiasi atas peran aktif Ketua DPRD Kutim dalam memediasi konflik tersebut hingga mencapai kesepakatan damai.
Ia menilai kehadiran Jimmi memberikan rasa aman sekaligus memperkuat kepercayaan kedua belah pihak dalam proses penyelesaian masalah.
“Kami sangat mengapresiasi peran DPRD Kutim yang telah membantu mempertemukan kedua pihak. Kehadiran beliau memberikan ketenangan bagi kami, dan alhamdulillah persoalan ini bisa diselesaikan dengan damai dalam suasana kekeluargaan,” tutupnya.
