Etamexpose.Id, Kutai Timur — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menegaskan bahwa penyelesaian persoalan pendidikan tidak dapat dibebankan hanya kepada satu instansi.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta terlibat aktif agar penanganan masalah pendidikan berjalan menyeluruh dan berkelanjutan.
Pemkab Kutim menilai persoalan pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai sektor, mulai dari administrasi kependudukan, kondisi sosial ekonomi keluarga, hingga dukungan pemerintahan di tingkat desa dan rukun tetangga (RT).
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa pendidikan tidak bisa diselesaikan secara parsial.
“Tidak bisa hanya satu dinas yang bekerja, semua OPD harus turun dan saling terhubung,” ujarnya, Selasa (11/11/2025).
Menurutnya, berbagai persoalan seperti Anak Tidak Sekolah (ATS) kerap terjadi akibat lemahnya koordinasi antarinstansi.
Jika OPD bekerja sendiri-sendiri, kebijakan pendidikan berpotensi berhenti di level administrasi.
Pemerintah daerah mendorong penguatan koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta perangkat kecamatan.
“Data di atas kertas sering berbeda dengan kondisi di lapangan, karena itu OPD harus turun langsung,” tambahnya.
Ia juga meminta agar rapat koordinasi tidak hanya menjadi rutinitas formal, tetapi menghasilkan langkah konkret yang bisa diukur dampaknya.
Dengan keterlibatan seluruh OPD, Pemkab Kutim optimistis percepatan penanganan persoalan pendidikan dapat tercapai dan hak belajar anak-anak dapat terpenuhi secara merata. (ADV)
